La Ode Ida: KPK Jangan Diskriminasi dalam Usut Kasus Hukum
JAKARTA - Rakyat belakangan ini terlalu sering disuguhkan pemberitaan soal kasus dugaan suap pengadaan kuota impor daging sapi yang menyeret nama mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Namun, apa kabar perkembangan penyidikan kasus mega korupsi besar seperti skandal bailout Bank Century dan Hambalang? Sudahkah ada kemajuan setelah sejumlah orang ditetapkan tersangka?
Sikap terkesan lamban yang ditunjukkan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut tuntas kasus Bank Century dan Hambalang, berpotensi menjadi bumerang bagi pemerintah.
"Saya berharap KPK berlaku adil pada politisi ini. Luthfi dan Fathanah seolah tidak ada ampun, sampai dibongkar semua. Tapi pada saat yang sama politisi seperti Anas Ubaningrum, dan Andi Malaranggeng, masih bebas keluyuran. Ini kan kasihan juga," terang Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida, di Jakarta, Selasa (27/5/2013).
Saat ditanya apa ada kemungkinan yang KPK bisa lambat lantaran adanya dugaan intervensi dari penguasa, mantan aktivis reformasi 1998 ini enggan berspekulasi. "Saya mengamati rasanya tidak. Perlu argumen dari KPK untuk menjelaskan. Saya coba ingatkan KPK," terangnya.
Dia berharap kepada lembaga pimpinan Abraham Samad itu agar tidak ada perlakuan diskriminasi dalam mengusut tuntas kasus hukum. Siapapun kata dia derajatnya sama di mata hukum, demi tegaknya keadilan.
"Saya sebagai orang yang merasakan dan mengamatinya tidak sudi ada perlakuan seperti itu. Harus kita coba mengingatkan KPK, agar perlakuan juga seimbang, tidak ada lagi politisi yang dapat perlakuan diskriminasi," tandasnya.
(K. Yudha Wirakusuma)
