JAKARTA - Komisi IX DPR yang membidangi tenaga kerja akhirnya menunda rapat koordinasi soal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bersama empat menteri. Pasalnya, keempat menteri yang diundang tak hadir, hanya mengutus wakilnya.
Seperti Menteri Agama diwakili Wamenag, Nazrudin Umar, dan Dirjen PHU Kemenag, Anggito Abimanyu, Menakertrans diwakili Sekjen Kemenakertrans Muchtar Luthfie, Kemenkum HAM diwakili Ditjen Imigrasi, Lilik Bambang dan Kemenlu diwakili Sekjen Kemenlu Budi Bowoleksono.
Ketua Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning mengatakan, kementerian sudah hampir terbiasa mewakilkan pada wakil-wakil ketika rapat mengenai nasib tenaga kerja. Namun, ketika rapat mengenai anggaran, para menteri sigap menghadiri rapat.
"Mereka tak menghargai, kita sudah lama langsung bikin surat kepada menteri, agar cerdas dan peduli terhadap nasib TKI, kalau minta anggaran mereka datang terus," kata Ribka Tjiptaning di Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Kata dia, pihak pemerintah tak ada niat baik untuk mengurus para TKI. Oleh sebab itu pihaknya menunda rapat koordiniasi tersebut pada Kamis 18 Juni mendatang.
"Nanti Kamis kita jadwal ulang rapat. Belum ada niat baik dan menjamin menyelesaikan pemulangan pekerja, perlindungan," kata dia.
Dia juga menyesalkan pernyataan Menakertrans Muhaimin Iskandar, terkait meninggalnya beberapa TKI saat terjadi antrean di Jeddah karena sakit. Padahal kata dia, para TKI meninggal gara-gara kerusuhan dan kemarahan para TKI yang demo akibat tak becus pemerintah menangani pelayanan.
"Seharusnya ada amensti cepat melihat bakalan sekian parahnya. Coba bayangin, puluhan ribu TKI loketnya berapa, chaos, mereka panas," tegas dia.
(Carolina Christina)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.