BaLSeM Cuma 'Obat Luar'
JAKARTA - Bakal calon anggota legislatif DPD Dapil DKI Jakarta, Rommy menilai, pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM atau BALSEM) kepada masyarakat miskin tak lebih dari sekadar “obat luar”.
"Panas dan efektif sesaat, setelah itu efeknya hilang. Itu hanya obat untuk mengatasi “symptom” bukan pembasmi akar penyakitnya," kata dia dalam keterangan tertulis kepada Okezone, Jumat (28/6/2013).
Menurutnya, masyarakat pasti senang kalau diberi bantuan, apalagi berupa uang. Masalahnya, jumlah dan masa pemberian uang itu tidak cukup memadai kalau dikaitkan dengan ide bahwa kebijakan ini adalah menyesuaikan psikologi masyarakat terhadap gejolak kenaikan harga barang-barang akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Selain kisruh soal ketepatan sasaran penerimanya sebagaimana terjadi di beberapa daerah termasuk di DKI Jakarta, ide memihak warga miskin di balik kebijakan ini masih jauh dari ideal," ujarnya.
Dalam konteks ini, lanjutnya, gagasan tentang kebijakan anggaran yang memihak orang miskin sebetulnya memang penting dan harus dilakukan. Tapi, kebijakan itu harus dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari sekian banyak kebijakan yang diperlukan untuk menanggulangi kemiskinan secara menyeluruh.
"Sekarang kan BaLSeM seperti sebuah kebijakan terpisah, tidak melekat pada satu gagasan atau kebijakan besar tertentu dalam rangka pengentasan kemiskinan yang simultan," ungkapnya.
Celakanya, kata dia, pemerintah malah seolah-olah merasa bahwa ini adalah kebijakan terbaik dan karenanya harus dilakukan. "Padahal banyak cara lain yang sebetulnya bisa diambil seperti penaikan cukai rokok, atau pengurangan anggaran pengeluaran di beberapa lembaga Negara," terangnya.
Untuk itu, menurutnya, salah satu strategi terpenting yang harus ditempuh adalah memberi kesempatan seluas-luasnya bagi orang miskin untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses pembangunan ekonomi.
"Mestinya yang jadi prioritas misalnya penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur di berbagai bidang khususnya di wilayah-wilayah pedalaman terpencil, serta jaminan warga Negara terhadap pendidikan dan kesehatan. Dengan begitu masyarakat akan punya akses terhadap proses pembangunan dan hasil-hasilnya," pungkasnya.
(Stefanus Yugo Hindarto)
