Pemprov Aceh Diminta Jangan Terlena dengan Bendera
BANDA ACEH - Setahun terakhir, Pemerintah Provinsi Aceh dinilai hanya sibuk mengurus soal wali nanggroe, bendera, dan lambang daerah. Pemprov didesak segera melakukan terobosan baru untuk menyejahterakan rakyat, jangan hanya terlena dengan birahi politik.
Desakan itu disampaikan sejumlah mahasiswa dalam unjuk rasa damai 'Setahun Pemerintah Zaini Abdullah-Muzakir Manaf memimpin Aceh' di pintu gerbang Kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh.
Dalam aksi tersebut, mereka menampilkan teaterikal untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang terjerat tirani.
"Satu tahun ini Pemerintah Aceh hanya disibukkan dengan birahi politik pembahasan Qanun bendera, lambang, dan wali nanggroe yang menguras banyak energi, sehingga melupakan persoalan yang subtansi, yaitu menyejahterakan rakyat,” kata Kordinator Aksi, Reza Maulana, dalam pernyataan sikapnya, Senin (1/7/2013).
Menurutnya, gubernur dan wagub yang diusung Partai Aceh dalam Pilgub 2012 belum mampu merealisasikan janji kampanye terkait kesejahteraan rakyat.
"Mulai dari tahapan perencanaan lima tahunan Aceh (RPJM) yang hari ini masih dalam bentuk Peraturan Gubernur dan belum di-Qanunkan. Dari aspek pembangunan ekonomi, sosial, maupun penegakan hukum,” bebernya.
Zaini dan Muzakir dinilai juga belum mampu menunjukkan perubahan dari segi pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2013. Pada tahun pertama keduanya menjabat gubernur dan wakil gubernur, pengesahan APBA molor hingga 1 Februari. Molornya pengesahan anggaran Aceh sudah terjadi dalam sembilan tahun terakhir.
Dengan dana melimpah dimiliki Aceh sekarang, pemerintah dinilai tak mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tahun ini targetnya sama persis dengan tahun lalu. Program menggaet investor ke Aceh juga dinilai hanya bualan saja.
Mahasiswa juga menyorot sektor pendidikan yang mendapat kucuran dana hingga 30 persen dari APBA, tapi belum bisa memperbaiki kualitas. Malah pada Ujian Nasional tahun ini, Aceh menduduki peringkat teratas angka ketidak lulusan siswa.
“Tingkat kemiskinan di Aceh mencapai angka 18 persen dan juga jauh di bawah rata-rata nasional. Ketidak pahaman pemerintah dalam menjaga seluruh sektor menunjukkan Aceh diambang kehancuran,” sebutnya.
(Anton Suhartono)
