JAKARTA - Pemerintah diminta bersikap tegas terhadap pemerintah China yang telah mengklaim wilayah perairan Natuna sebagai wilayah laut mereka. Klaim sepihak ini terkait sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel antara negara China dan Filipina.
"Sengketa ini akan berdampak besar terhadap keamanan Laut Natuna. Adalah sebuah keniscayaan kita memperkuat sistem pertahanan kita di kawasan," kata anggota Komisi I DPR, Susaningtyas Kertopati kepada Okezone di Jakarta, Kamis (13/3/2014).
Bukan tanpa alasan China mengklaim kawasan Natuna tersebut. Menurut perempuan yang akrab disapa Nuning ini, China tergiur dengan kekayaan alam yang ada di Natuna. "Tentu saja China sangat 'ngiler' dengan sumber daya alam yang terkandung di kawasan Natuna yang sangat kaya," sambungnya.
Oleh sebab itu, anggota Fraksi Partai Hanura ini meminta pemerintah bersikap tegas terhadap China untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. "Suhu politik diplomasi sudah pasti akan memanas bila kita mempertahankan Natuna sebagai wilayah kita. Tapi Indonesia tak boleh gentar," harapnya.
China memasukkan sebagian wilayah perairan laut Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, ke dalam peta wilayah mereka. Hal tersebut diungkapkan Asisten Deputi I, Bidang Dokrin Strategi Pertahanan, Kemenko Polhukam, Marsma TNI Fahru Zaini.
Klaim sepihak tersebut terkait sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel antara China dan Filipina. Sengketa ini, akan berdampak besar terhadap keamanan laut Natuna.
China telah menggambar peta laut Natuna di Laut China Selatan masuk peta wilayahnya dengan sembilan dash line atau garis terputus. Bahkan gambar tersebut sudah tercantum dalam paspor terbaru milik warga China.
(Susi Fatimah)