Jokowi-JK Akui Kabinetnya Hasil Kompromi Politik
JAKARTA - Jurnalis senior Budiarto Shambazy mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dulu pernah mengakui bahwa kabinet kerja yang disusunnya merupakan hasil dari kompromi politik.
Hal itu tentu berimbas pada kinerja para 'pembantu' Presiden itu sehingga banyak dikritik publik.
"Saya pernah melakukan wawancara kepada Pak Jokowi dan Pak JK, mereka berdua tidak puas dengan hasil kinerja menteri kabinetnya. Karena yang menentukan menteri itu bukan mereka, tetapi hasil kompromi politik orang-orang yang ingin memasukkan kepentingannya di kabinet (Kabinet Kerja-red)," ungkap Budiarto, dalam diskusi bertema Menteri Politisi dan Bukan, Bagus Mana?, di Restoran Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2015).
Menurutnya, saat ini Presiden Jokowi dan Wapres JK tengah terjebak dalam penyusunan kabinet menterinya sendiri. Sehingga, para menteri hasil dari kompromi politik itu tidak dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan maksimal.
Sebagai seorang menteri, kata dia, seharusnya jabatan tersebut diemban sebaik-baiknya dan bukan memainkan kepentingan politik dari kelompoknya.
"Saat ini Jokowi-JK terjebak dengan janji kabinetnya yang menyatakan sebagai Kabinet Kerja dan kabinet profesional. Seharusnya seorang menteri itu harus paham dengan kementerian yang dia pimpin dan dia itukan pembantu Presiden, dia itu jongosnya makanya dia harus nurut apa kata Presiden," tuturnya.
