Tiga Sikap PKS Tolak Kenaikan Tunjangan DPR dan Pejabat Negara
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta rencana kenaikan tunjangan pejabat negara dialihkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, fraksi PKS DPR menyatakan tiga sikap atas polemik kenaikan tunjangan anggota DPR dan kenaikan gaji presiden.
Pertama, kata dia, mencermati kondisi perekonomian negara yang semakin terpuruk dan ekonomi rakyat yang semakin sulit imbas dari pelemahan rupiah dan pelambatan ekonomi kenaikan tersebut tidak tepat.
"Adalah tidak tepat dan tidak elok jika rencana kebijakan kenaikan tunjangan bagi pejabat negara tersebut dilanjutkan," ujar Jazuli dalam keterangan resmi yang diterima Okezone di Jakarta, kemarin.
Kedua, anggota Komisi III DPR ini menambahkan, fraksi PKS memahami dan menghormati rencana kenaikan tunjangan tersebut yang pada awalnya, menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dan sejumlah kalangan dewan, telah didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional atas asumsi atau prediksi ekonomi Indonesia yang tumbuh baik. Namun, asumsi dan prediksi tersebut menurut Jazuli salah.
"Bagaimanapun juga kebijakan negara harus benar-benar menimbang rasa empati dan sensitifitas masyarakat," katanya.
Ketiga, pada tempatnya, saat ini menghabiskan energi untuk meributkan kenaikan tunjangan pejabat negara. Sebab menurut Jazuli, hal itu selain tidak elok, dan juga energi kita jauh lebih penting dan mendesak difokuskan pada upaya menyelamatkan perekonomian negara dan meningkatkan daya beli masyarakat.
