JAKARTA – Sekjen PDIP Hasto Kristianto, membantah partainya paling mendesak digulirkannya revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto menegaskan seluruhnya merupakan proses di parlemen melalui pembahasan di prolegnas.
“(Ngotot?) Itu sih dikesankan saja, enggak ada. Itu sebuah proses di parlemen melalui pembahasan prolegnas, bersama dengan pemerintah," tegasnya di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
"Kan kami juga merespons ketika Presiden mengadakan rapat dan kemudian melihat penyerapan anggaran begitu rendah. Presiden mengeluarkan upaya hukum agar kebijakan tak boleh diproses hukum. Ini semua ada background-nya sebelumnya ada upaya pengecualian agar tak dilakukan kriminalisasi hukum,” tambahnya.
Hasto menambahkan semua ini baru bersifat rancangan dan masih dalam pembahasan dengan KPK dan pemerintah.