Kapolda Larang Demo 112, Fahri Hamzah: Urusannya Apa?
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, mengkritik rencana pembubaran aksi 11 Februari 2017 atau 112 oleh Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan.
Aksi 112 diprakarsai Forum Umat Islam (FUI) yang juga didukung Gerakan nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) yang dilakukan dengan menggelar jalan sehat dari Monas ke Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Menurut Fahri, sikap yang ditunjukkan Iriawan memperlihatkan adanya kebingungan dalam menangkap arahan dari atasannya, mulai dari Kapolri hingga Presiden.
"Itulah, jadinya seperti itu karena bingung. Polda bingung enggak ngerti arahan Polri. Kapolri bingung enggak ngerti arahan presiden. Presiden enggak bicara, ini orang bingung semua akhirnya cari cara menghibur Presiden dengan cara yang tidak-tidak. Melarang orang demo lah, ini lah, urusannya apa?" papar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2017).
Ia menjelaskan, yang harus dilarang kepolisian adalah tindakan anarki atau kekerasan dalam melakukan aksi demonstrasi, bukan melarang orang untuk menyatakan pendapatnya.
"Yang dilarang itu anarki, menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dan dalam bentuk aksi adalah sah dan konstitusional. Itu enggak bisa dilarang-larang. Ini orang bingung semua termasuk penegak hukumnya bingung, enggak boleh bingung," jelas Fahri.
Fahri meminta kepolisian aparat keamanan lainnya mengintensifkan fungsi intelijen guna menghindari adanya provokator yang masuk ke dalam barisan rakyat yang akan melakukan aksi demonstrasi.
