Tuntutan Jaksa untuk Ahok Dinilai Cederai Rasa Keadilan

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan hukuman satu tahun penjara dan dua tahun masa percobaan. Pro-kontra pun segera muncul usai pembacaan surat tuntutan tersebut.

Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Barat Mulyadi Muhammad Yatim berpendapat, semestinya Ahok dituntut dengan pasal 156a KUHP yang secara tegas mengatakan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

"Terkait dengan hasil quick count Pilkada DKI Jakarta putaran dua yang memenangkan pasangan nomor urut 3 Anis Naswedan dan Sandiaga Uno tidak boleh mempengaruhi kasus hukum Ahok ini," kata Mulyadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/4/2017).

Ia pun menduga ada campur tangan politik terhadap penyusunan tuntutan yang menurutnya tidak adil ini. "Ini jelas-jelas mencederai rasa keadilan masyarakat. Kami mengecam keras terhadap tuntutan yang sangat rendah ini," lanjut dia.

"Jangan permainkan hukum hanya karena kepentingan sekelompok orang. Bangsa ini terlalu mahal dipertaruhkan hanya karena seorang Ahok," pungkas Mulyadi.

(aky)
Live Streaming
Logo
breaking news x