YANGON - Pemerintah junta Myanmar akan menggelar pemilu pada 2010. Hal ini dilakukan untuk menjawab kritik internasional tentang demokratisasi di negeri itu.
Dalam pengumuman singkat melalui radio dan televisi milik negara, junta juga menyatakan akan menggelar referendum nasional untuk menyetujui konstitusi baru pada Mei tahun ini.
"Waktunya telah tiba untuk mengubah dari pemerintahan militer menuju pemerintahan sipil yang demokratis," ujar pengumuman tersebut, seperti dilansir Associated Press, Minggu (10/2/2008).
Ini merupakan kali pertama pemerintah menentukan tanggal dalam rangka peta jalan menuju demokrasi di negeri yang dulu bernama Burma itu.
Pemilu terakhir di Myanmar terakhir digelar pada 1990. Namun saat itu militer menolak menyerahkan kekuasaan kepada pemenang, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin pemenang nobel perdamaian Aung San Suu Kyi. Bahkan Suu Kyi kini sudah menjalani tahanan rumah selama 12 tahun, dari 18 tahun yang ditetapkan.
Penjadwalan referendum dan pemilu ini tampaknya dapat meredakan kritik terhadap junta. Sementara partai Suu Kyi bereaksi dengan berhati-hati terhadap pengumuman ini, dengan mengatakan belum adanya kejelasan mengenai bagaimana pemilu akan digelar.
"Pengumuman itu tidak jelas, tidak lengkap, dan aneh," ujar juru bicara NLD Nyan Win.
(Nurfajri Budi Nugroho)