Hendardi: Pemerintah Intimidasi Media Informasi

JAKARTA - Reaksi pemerintah terhadap publikasi film Fitna dengan melakukan pemblokiran situs YouTube, MySpace dan Multiply, dinilai berlebihan dan tidak memiliki dasar.

"Pendekatan semacam ini adalah bentuk intimidasi yang mengancam kebebasan memperoleh informasi dan kebebasan pers," kata Ketua Badan Pengurus Institute dor Democracy and Peace, Hendardi, Senin (7/4/2008).

Menurut Hendardi, era teknologi dan informasi seperti sekarang, tidak bisa dilawan dengan pendekatan kekuasaan.

Ia menjelaskan, saat ini, masyarakat di Indonesia sedang disodori pemerintah fakta yang seluruhnya berhubungan dengan kebebasan, informasi dan pemasungan.  Misalnya, kebijakan melarang peredaran film Fitna. Kemudian pengesahan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik dan pengesahan RUU Keterbukaan memperoleh Informasi Publik.

Hendardi menilai, semua fakta itu mengarah pada kesimpulan yang sama, yakni pemerintah memilih jalan pintas dalam menghadapi berbagai persoalan dengan kembali memasung kebebasan informasi dan pers, daripada memenuhi hak memeroleh informasi dan berekspresi. (sis)


 

(Ismoko Widjaja)