YLKI: Tahun 2008 Hak Konsumen Masih Terpasung

JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat sepanjang tahun 2008 lalu, hak-hak konsumen masih saja terpasung.

Menurut Ketua YLKI Husna G Zahir hal tersebut dikarenakan berbagai persoalan mendasar masih saja mengabaikan hak-hak konsumen, berbagai pasokan kebutuhan pokok acapkali mengalami krisis.

''Atau sekalipun tersedia, kualitasnya tidak memenuhi standar aman untuk dikonsumsi,'' katanya saat jumpa pers di kantor YLKI, Jakarta, Jumat (9/1/2009).

Dia mencontohkan, dalam bidang energi tahun 2008 ditutup dengan kelangkaan bahan bakar elpiji yang merupakan bahan bakar rumah tangga andalan masyarakat, terlebih setelah adanya program konversi minyak tanah ke elpiji, yang mengakibatkan elpiji lenyap dari pasaran

''Intinya kita lihat tidak ada tanggung jawab dari pemerintah dan Pertamina sebagai institusi yang menyediakan. Terkait elpiji terlihat sekali tidak ada tanggung jawab dari pemerintah dan pertamina, pemerintah berani mengeluarkan kebijakan tapi tidak ada solusi ketika terjadi kelangkaan,'' ungkapnya.

Menurutnya penurunan harga BBM bersubsidi tidak cukup mengembirakan masyarakat, hal tersebut dikarenakan masyarakat kalangan bawah tidak ikut menikmati imbas penurunan harga BBM tersebut.

Hingga kini, lanjutnya, sektor transportasi masih enggan untuk menurunkan tarifnya, selain itu harga-harga sembako pun cenderung tidak turun.

''Fenomena ini memang aneh dan tidak adil, ketika harga BBM naik, para pengusaha berteriak menuntut kenaikan harga. Namun ketika harga BBM turun, sebaliknya mereka berkokok bahwa turunnya harga BBM tidak signifikan untuk biaya produksi,'' cetusnya

Sementara itu dari sisi ketersediaan pangan yang aman, sepanjang tahun 2008 ini konsumen di Indonesia banyak dikejutkan dan dibuat kebat-kebit atas kondisi pasokan pangan yang tidak standar, krisis pangan global seolah menjadi pembenaran melonjaknya harga berbagai bahan pangan seperti beras, kedelai dan minyak goreng.

''Sebenarnya indonesia tidak perlu terkena krisis, apabila kebijakan pangan pemerintah lebih mendahulukan peningkatan produksi dalam negeri ketimbang membiarkan import,'' keluhnya

Ditemukannya susu formula yang mengandung formalin, produk pangan daur ulang, telur-telur palsu atau sintesis sangat mengkhawatirkan. Selain itu masalah kebijakan daging dari pemerintah juga sangat membuat khawatir, pasalnya menteri pertanian justru mengizinkan impor jeroan masuk ke Indonesia. Kebijakan itu, menurutnya kebijakan ini adalah sesuatu yang memalukan karena jeroan sebenarnya tidak layak konsumsi

''Keadaan ini menunjukan tidak adanya jaminan kemanan pangan bagi konsumen. Daya beli yang rendah membuat konsumen makin terjerat dalam lingkaran produk pangan yang tidak aman dan membahayakan kesehatan,'' jelasnya.

(Syukri Rahmatullah)