JAKARTA - Hampir sudah menjadi rahasia publik, kursi Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional adalah lahan untuk Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Namun, untuk kebinet mendatang, NU dan Muhammadiyah diharapkan kembali ke fitrahnya sebagainya organisasi kemasyarakatan (ormas).
"Secara tradisional memang ada, namun ini dipaksakan. Harusnya, sesuai dengan kapasitas menteri bersangkutan. Dua ormas ini harusnya kita dorong ke jalur masing-masing," kata pengamat politik Bima Arya Sugiarto di Restoran Sindang Reret, Jakarta, Jumat (2/10/2009).
Menurut Bima, tidak perlu lagi representasi bahwa Menteri Agama orang NU atau Mendiknas orang Muhammadiyah.
"Kembalikan fungsinya ke masing-masing (ormas). Yang bisa ngurus umat biarkan mengurus umat. Agar umatnya tidak ada yang jadi teroris," tegas Direktur Charta Politika itu.Â
(Dede Suryana)