TII: Presiden Jangan Akomodasi Dana Aspirasi

JAKARTA - Transparency International Indonesia (TII) meminta presiden tidak mengakomodasi permintaan anggota DPR terkait alokasi dana aspirasi sebesar Rp15 miliar per anggota yang diusulkan Partai Golkar.

Hal tersebut dikatakan Sekjen TII Teten Masduki ketika jumpa pers di Kantornya, Senin (21/6/2100), yang menegaskan agar DPR mengurungkan niat penggelontoran dana itu dan meminta Presiden SBY tidak mengakomodasikannya.

"Kami meminta agar DPR mengurungkan niat ini meski sudah diajukan ke bangar (badan anggaran) DPR. Dan pada akhirnya nanti pada pidato Agustus, SBY tidak mengakomodasi ini," tandas Teten.

Namun dirinya mengkhawatirkan pada detik terakhir disahkan atau tidaknya anggaran tersebut, SBY justru akan mengesahkan mengingat hingga saat ini SBY belum menyampaikan sikap resminya.

"Yang kita khawatrikan SBY berubah di penghujung, pada detik-detik terakhir dikahwatirkan berubah. Karena sampai sekarang kita belum punya statement resmi dari SBY apakah pemerintah menolaknya," jelasnya.

Sementara itu Koordinator Badan Pekerja ICW Danang Widoyoko, yang juga hadir dalam konpers ini menilai dana aspirasi belum final dan masih menunggu ketokan palu ketika mengesahkan anggaran APBN di akhir tahun nanti.

"Diterima atau ditolaknya tunggu 31 Desember akhir diketoknya APBN. Ini belum final. Presiden juga belum menyampaikan secara pasti menolak atau menerima," imbuhnya.

(Dadan Muhammad Ramdan)