Konflik RI-Malaysia Jangan Diselesaikan Secara Adat

JAKARTA - Setelah sempat kecewa dengan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Mabes TNI semalam, kini publik berharap dengan perundingan Kinabalu, Senin pekan depan. Pertemuan tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan penyelesaian adat.

“(Perundingan Kinabalu) ini adalah kelanjutan dari diplomasi reaktif. Kalau deadlock (gagal) saya kira tidak, tapi penyelesian adat mungkin terjadi,” ujar pengamat hukum internasional Universitas Islam Indonesia (UII) Jawahir Tantowi kepada okezone, Kamis (2/9/2010).

Jawahir yakin perundingan itu tidak akan mengerucut pada dasar kesepakatan antarkedua negara bertetangga, menyangkut perbatasan, TKI, dan konflik lainnya.

“Tetapi apa pun keputusannya, yang dihasilkan adalah perumusan-perumusan konsep sebagai tetangga abadi. Perundingan ini harus dijadikan proses duduk bersama untuk saling mengetahui apa yang diklaim masing-masing pihak,” jelasnya.

Hal ini dinilai penting sebab baik Indonesia maupun Malaysia memiliki klaim berbeda dalam hal perbatasan, contohnya. “Kita harus mengacu pada batas laut internasional dengan duduk bersama agar perbatasan darat dan laut tidak diakui sepihak,” katanya.

Tindak lanjutnya, kata Jawahir, adalah pembentukan join committee mengenai pengawasan perbatasan, termasuk zona eksklusif kedua negara tetangga.

(Dede Suryana)