BNN & Kemenkum HAM Sepakat Tak Saling Menyalahkan

JAKARTA - Kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Bali beberapa waktu lalu diduga karena kurangnya koordinasi antara BNN dengan Kementerian Hukum dan HAM. Saat itu BNN berniat mencokok bandar narkoba Agus Riyadi yang ditahan atas kasus yang sama.

Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar mengaku sudah menyiapkan langkah-langkah agar komunikasi dengan BNN berjalan baik.

"Dalam waktu yang singkat ini Kemenkum HAM akan diminta BNN untuk menempatkan salah seorang pejabat fungsional untuk mengkomunikasikan segala sesuatu antara Dirjen Pemasyarakatan dan BNN," ujar Patrialis di Kementrian Hukum dan HAM.

Kata dia, pejabat fungsional ini akan ditempatkan di BNN dan merupakan tindak lanjut dari beberapa kesepakatan masa lalu. Ke depan, tambahnya, Kemenkum HAM tidak akan segan-segan memberikan informasi atau pendalaman kasus terkait penyalahgunaan narkoba yang melibatkan tahanan maupun petugas Lapas.

"Bahkan juga tidak menutup kemungkinan ada pemain yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang ternyata selama ini memang masih ada, kita tidak bisa menutup mata, faktanya demikian walupun kita berupaya maksimal untuk mengeliminasi itu," ungkapnya.

Masih kata Patrialis, Kemenkum HAM dan BNN sangat menyesalkan apa yang terjadi di Lapas Kerobokan. Akibat kejadian tersebut Lapas Kerobokan mengalami kerugian sekira Rp1 miliar.

"Mudah-mudahan ke depan peristiwa ini tidak terulang lagi dengan tidak mencari siapa salah atau siapa yang benar. Kami mencari jalan keluar ke depan supaya lebih baik lagi," harapnya.

(Muhammad Saifullah )