Korban Lumpur Lapindo Sandera Anggota Dewan

SIDOARJO - Korban lumpur Lapindo yang tergabung dalam Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagarrekontrak) dan Aliansi Korban Lumpur yang menuntut pelunasan pembayaran jual beli 80 persen ngluruk Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.

Mereka menumpang sebanyak 25 truk dan ratusan berangkat dari Porong, menuju ke DPRD Sidoarjo, Pemkab dan Gubernur Jatim.

Saat tiba di DPRD Sidoarjo mereka berorasi dan meminta wakil rakyat memperjuangkan nasibnya. Kebetulan, saat itu di DPRD Sidoarjo digelar rapat paripurna nota RAPBD 2012.

Korban lumpur kemudian ditemui oleh anggota Komisi A, Iswahyudi, Nunuk Lelarosanawati dan Edi Susanto. Iswahyudi kemudian naik truk dan menyampaikan akan ikut memperjuangkan korban lumpur.

Namun, korban lumpur merasa tidak puas dan meminta agar perwakilan dari DPRD Sidoarjo ikut mengawal ke Gubernur Jatim. Karena itulah, saat itu juga warga memaksa Iswahyudi untuk ikut bersama-sama mereka ke Gubernur Jatim. "Saya akan izin pimpinan dulu," ujar politisi asal PDIP itu Senin (28/11/2011).

Namun, warga terus memaksa dan memutar truk yang kemudian berangkat ke Pemprov Jatim. Iring-iringan puluhan truk dan ratusan sepeda motor kemudian berhenti di depan Pendopo Pemkab Sidoarjo. Namun, Bupati tidak keluar karena sedang mengikuti rapat paripurna.

Purnoto, salah satu perwakilan Pagarekontrak mengatakan cicilan 80 persen sudah berhenti selama tujuh bulan. Sejauh ini warga menilai tidak ada niatan baik dari Minarak untuk menyelesaikan pembayaran jual beli aset korban lumpur."Angsuran 80 persen sudah berhenti tujuh bulan," ujarnya.

Bukan hanya itu, mereka juga menuntut agar pembayaran ganti rugi jual beli tanah segera dilunasi oleh PT Minarak Lapindo Jaya (Minarak). Sebab, bencana lumpur sudah berlangsung lebih dari lima tahun dan kanyataannya ganti rugi belum kelar.

(Rizka Diputra)