Anggaran Pendidikan Naik Jadi Rp286,6 Triliun

BOGOR- Pemerintah akan menaikkan anggaran pendidikan pada 2012 menjadi Rp286,6 triliun untuk meningkatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kualifikasi dan sertifikasi guru hingga perbaikan gedung sekolah.

Dalam peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kemarin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, pemerintah serius meningkatkan kualitas pendidikan. Hal itu ditandai dengan peningkatan anggaran pendidikan dari Rp266,9 triliun pada 2011 menjadi  anggaran pendidikan Rp286,6 triliun pada 2012.

Katanya, anggaran sebesar itu akan digunakan untuk memperbaiki kekurangan dalam dunia pendidikan dimana masih banyak sekolah yang perlu direhabilitasi berat maupun ringan dan juga belum semua guru yang sejahtera sehingga berpengaruh pada system belajar mengajar disekolah. “Tahun depan pemerintah akan mengusulkan dan biasanya DPR setuju karena ini untuk pendidikan,” katanya kemarin.

Selain itu juga anggaran pendidikan digunakan untuk BOS yang harus menjangkau 31,3 juta siswa SD dan 13,4 juta siswa SMP. Dana juga akan dipakai untuk memberikan beasiswa kepada 8 juta siswa miskin termasuk sertifikasi dan dan kualifikasi guru yang mencapai Strata 1 (S1) dan Diploma 4 (D4) dimana jika keduanya ditingkatkan maka tidak hanya kemampuan guru yang akan meningkat namun dikuti juga dengan kesejahteraan.

Presiden menjelaskan, secara umum pendidikan di Indonesia sudah lebih baik. Hal itu, kata SBY, ditandai dengan peningkatan kualitas daya saing manusia Indonesia di tingkat internasional dari peringat 54 menjadi peringkat ke 44. "Lompatan itu signifikan. Salah satunya disebabkan pendidikan kita," terangnya.

Terkait kualitas para guru, presiden mengimbau agar terus meningkatkan profesionalitas. Apalagi guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Mengenai pengangkatan guru honorer menjadi PNS bukanlah suatu ketidakmungkinan karena setiap tahun ada 200.000 PNS yang pension. Sementara terkait dengan penghasilan minimal para guru honorer, jelasnya, harus dibicarakan secara seksama dengan Kementerian Keuangan dimana pemerintah dapat mewujudkannya sebatas kemampuan pemerintah. Selain itu, tambahnya, jika memang ada tunjangan profesi dan khusus yang masih telat maka distribusi uangnya harus segera diperbaiki.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menjelaskan, problematika guru saat ini yang masih dibahas ialah tentang kajian ulang mengenai pengelolaan guru apakah tetap dikelola pemerintah daerah atau pusat. Mendikbud berjanji kajian tersebut sedang dirampungkan kementerian dan akan segera dilaporkan ke SBY. “Guru itu menjadi mulia tanpa ada atribut kemuliaan dan hanya orang mulia juga yang tahu bagaimana menghargai kemuliaan itu,” terang mantan menkominfo ini.

Sementara Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo menyatakan, PGRI sebagai organisasi guru mempunyai anggota sebanyak 3,6 juta atau 94 % guru di Indonesia. PGRI juga menempatkan sebagai mitra strategis pemerintah yang mendukung kebijakan yang berpihak pada guru dan pendidikn secara keseluruhan.

Akan tetapi, ujarnya, saat ini banyak guru yang menjadi korban politik pasca pemilihan kepala daerah, distribusi yang belum baik, pembinaan profesi guru yang berjalan ditempat, guru honorer yang tidak jelas nasib dan masa depannya. “Kami usul untuk dilakukan evaluasi yang komprehensif atas pelaksanaan otonomi pendidikan khususnya pengelolaan guru,” harapnya.

(Stefanus Yugo Hindarto)