Pengadaan Ruang Fitnes DPRD Ciderai Hati Rakyat

MEDAN- Pengadaan ruang fitnes yang memakan ratusa juta uangan APBD terus menjadi polemik. Pengamat Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara Dadang Dharmawan menyesalkan keputusan tersebut.

Seharusnya persoalan ruang fitnes tidak perlu dibahas, karena dewan harus menolak apalagi saat ini kinerja dewan tidak maksimal dalam menyuarakan dan membela kepentingan rakyat.

“Tanpa ditanya, harusnya anggota dewan menolak fasilitas tersebut karena akan menurunkan daya kritis dalam menyikapi kebijakan eksekutif,” kata Dadang saat dihubungi okezone, Jumat (20/1/2012).

Dadang menjelaskan, pembuatan fasilitas fitnes di gedung dewan merupakan bairgaining antara legislatif dengan eksekutif.

“Memang benar setiap orang memerlukan olah raga untuk menjaga kesehatan, tapi kalau untuk anggota dewan yang dibiaya APBD tidak cocok karena selama ini kinerja dewan masih belum maksimal,” tegasnya.

“Kinerja dewan saat ini hanya 50 persen untuk membela kepentingan rakyat, jadi tidak layak kalau mereka diberikan fasilitas fitness,” lanjutnya.

Kalau anggota dewan mengatakan pengadaan fasilitas  ruang fitness untuk meningkatkan kinerjanya, itu hanya akal-akal semata. “Tidak ada korelasi antara ruang fitness dengan peningkatan kinerja,” geramnya.

Saat ini anggota dewan tidak mencerminkan sebagai perwakilan rakyat yang membela kepentingan rakyat.

“Lihat saja fungsi fungsi dewan yang diatur dalam undang undang tidak dijalankan dengan benar, apalagi fungsi legislasi yang hanya digunakan untuk bargaining politik. Seharusnya anggota dewan daerah banyak belajar dari DPR yang saat ini terus menerus dikritik karena menghamburkan uang rakyat untuk berpoya poya bukan mengikutinya dan diterapkan di daerah,” cetus pria yang juga dosen Fisip USU ini.

Sebelumnya, DPRD Sumatera Utara akan memiliki ruangan fitnes bernilai ratusan juta rupiah. Alat yang digunakan pun tidak tanggung tanggung merupakan impor dari Amerika serikat.

(Kemas Irawan Nurrachman)