Pius: Marzuki Alie yang Harus Tanggungjawab!

JAKARTA - Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan bahwa pihaknya telah memanggil dan menegur kadernya di DPR yang sekaligus Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Pius Lustrilanang terkait kisruh renovasi ruang Banggar yang menelan biaya Rp 20 milliar.

"Tadi DPP memanggil saudara Pius untuk klarifikasi tentang sejumlah hal terkait masalah proyek fantastis DPR," ujar Fadli kepada okezone, Sabtu (21/1/2012).

Dalam pertemuan itu kata Fadli turut hadir Ketua Umum DPP Gerindra, Sekjen, Wakil Ketua Umum dan anggota pembina dan penasehat. Kata Fadli, dari hasil klarifikasi yang dilakukan partai, Pius melempar persoalaan tersebut ke Sekjen DPR dan Badan Anggaran (Banggar). "Menurut pengakuan Pius, yang paling bertanggung jawab adalah Sekjen DPR dan Banggar," katanya.

Sementara BURT lanjut Fadli, menurutnya tak punya kewenangan untuk anggaran. "Ia tak tahu detail anggaran karena bentuknya gelondongan bukan detail," jelasnya.

Bahkan kata Fadli penanggung jawab semua proyek tersebut adalah Marzuki Alie sebagai Ketua DPR dan Ketua BURT. "Ketua DPR dan BURT Marzuki Ali adalah penanggung jawab semua proyek itu," kata dia.

Pengakuan Pius kata Fadli tak menerima secuilpun dari proyek renovasi Banggar yang telah menelan biaya selangit. "Menurut pengakuannya, ia tak menerima sepeserpun keuntungan dari berbagai proyek itu," terangnya.

Ia menambahkan bahwa Pius siap untuk diperiksa terkait proyek tersebut. "Jika memang diperiksa KPK, ia siap," terangnya.

Agar persoalaan ini terang benderang partai beserta Pius Lustrilanang akan menjelaskan kepada wartawan pada Selasa, 24 Januari mendatang di ruang wartawan DPR RI. "Pius didampingi Fraksi Gerindra akan membeberkan semuanya pada hari Selasa, 24 Januari jam 10.00 WIB di press room DPR agar masalah ini tuntas," tegasnya.

Secara tegas kata Fadli partai menolak keras proyek-proyek yang fantastis sebab anggaran itu telah mengkhianati amanah rakyat. "DPP menyampaikan dengan tegas penolakan terhada proyek-proyek fantastis DPR yang merupakan pemborosan dan pengkhianatan terhadap rakyat," tegasnya.

Pihaknya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi agar memeriksa dan menangkap pihak-pihak yang menjadi 'hantu' dari proyek fantastis tersebut. "Selanjutnya kami berharap agar KPK membuka siapa sebetulnya bermain dibalik proyek-proyek yang tak masuk akal ini. Jika ada penyimpangan atau korupsi, hukum harus ditegakkan," tandasnya. (sus)

(Ahmad Dani)