FITRA: Renovasi Pagar DPR Rp 200 Juta Terlalu Mahal

  JAKARTA – Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi menilai anggaran sebesar Rp 200 juta terlalu mahal untuk memperbaiki pagar gedung DPR/MPR yang dirusak para demonstran penolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa hari lalu. Apalagi menurut dia, pagar tidak mengalami kerusakan secara total, beberapa bagian flat pagar masih bisa digunakan kembali.
 
“Terlalu mahal, panjang kerusakan hanya 42 meter, dan sisa pagar yang lama masih bisa dipergunakan atau dipasangkan kembali lagi. Jadi, kalau pembangunan pagar ini, hanya membutuhkan 2 flat pagar saja. Dan ini kemarin 2 flat ini hilang,” ujar Uchok kepada okezone, Senin (2/4/2012).
 
Dia memperkirakan, anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki pagar itu hanya berkisar Rp 100 juta. “Dengan demikan, alokasi anggaran untuk perbaikan pager hanya 100 juta saja sudah cukup. Alokasi anggaran 100 juta ini, paling-paling untuk dipergunakan membeli 2 flat besi, pasir dan semen, dan lain-lain,” kata dia.
 
Meski demikian, anggaran itu baru rencana dan belum disetujui oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Namun, bisa dipastikan bila dibahas dengan BURT alokasi anggaran perbaikan itu akan bengkak. Pasalnya, kata dia selama ini BURT selalu mengakali anggaran untuk mencari keuntungan.
 
“Akan tetapi, alokasi anggaran 200 juta ini, belum diketahui atau mendapat persetujuan dari BURT, masih alokasi anggaran perencanaan saja. Alokasi anggaran 200 juta ini, kalau dibahas antara sekjen dengan BURT, ada kemungkinan ada kenaikan alokasi anggaran. Oleh karena, selama ini pembahasan anggaran di DPR selalu diakali untuk dinaikan. Karena "otaknya" BURT itu bermental proyek alias mencari keuntungaan saja.
 
Oleh sebab itu, dia menyarankan DPR agar tidak terlalu mahal memperbaiki pagar tersebut. “Kami dari Seknas FITRA meminta kepada DPR agar pembangunan pagar ini tidak perlu terlalu mahal, cukup melakukan renovasi dari bahan-bahan yang ada. Yang kedua, kalau bisa, dan ingin menghemat anggaran, lebih baik DPR tidak usah memperbaiki pagar yang rusak, atau cukup hanya dengan di tutup seng saja,” kata dia.
 
Sebab keberadaan pagar ini, bagi dia, sebetulnya memperlihatkan kesombongaan kekuasaan DPR terhadap rakyatnya. Keberadaan pagar ini hanya memisahkan wakil rakyat dengan yang diwakilinya.
 
“Maka untuk itu, seharusnya pagar tersebut tidak perlu ada kalau anggota DPR berpihak dan memperjuangkan kepentingaan rakyat. Dan kalau, DPR tidak membela kepentingaan rakyat, maka pagar DPR pasti dorobohkan lagi oleh rakyat,” pungkasnya.
 

(Misbahol Munir)