Ramai-ramai kecam blokade Israel

Sindonews.com - Memasuki lima tahun blokade militer Isreal atas wilayah Jalur Gaza, 50 lembaga bantuan internasional dan hak asasi internasional menandatangani petisi yang menyerukan Israel mengakhiri blokade atas Jalur Gaza.
 
"Sebanyak 1,6 juta penduduk Palestina hidup dalam sebuah wilayah yang dikuasai secara ilegal menurut  hukum internasional. Selain itu, selama lima tahun, lebih dari 800 ribu anak hidup dalam blokade militer Israel," seperti tertulis dalam petisi, seperti diberitakan dalam presstv, Jumat (15/6/2012).
 
"Dengan ini kami, 43 kelompok dan tujuh badan PBB antara lain Badan Amnesti International, Perlindungan the Children, Organisasi Kesehatan Dunia, dan Kantor PBB Tinggi Komisaris Hak Asasi Manusia menyatakan satu suara," tulis petisi tersebut.
 
Selama lima tahun warga setempat sulit mendapatkan makanan, obat-oabatan, bahan bakar dan berbagai kebutuhan hidup lainnya.
 
Sebelumnya, pejabat senior Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Israel untuk mencabut blokade ilegal atas wilayah jalur Gaza, sejak lima tahun lalu. Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Kemanusiaan, Valerie Amos, mengatakan blokade telah membawa dampak buruk pada kehidupan 1,6 juta warga Palestina yang tinggal di pesisir.
 
"Blokade ilegal ini merupakan penyangkalan hak asasi manusia atas 1,6 juta penduduk Palestina yang tinggal di Gaza. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum internasional," ungkap Amos.
 
Amos mengatakan Israel harus segera mencabut blokade ilegal tersebut, karena lebih dari 80 persen warga Palestina yang bermukim di wilayah tersebut hidup bergantung pada bantuan kemanusiaan.
 
Sebelumnya, sejak kelompok Hamas mengambil alih wilayah tersebut dari tangan pemerintah Palestina, pemerintah Israel menjaga ketat dan mengepung wilayah tersebut dari darat, udara dan laut.
 
Pengepungan tersebut berdampak buruk terhadap situasi kemanusiaan dan ekonomi di wilayah tersebut. Sejak Israel melakukan blokade, wilayah tersebut telah menjadi penjara terbuka terbesar di dunia dan menjadi sebuah daerah yang miskin.
 
 
 

(Hariyanto Kurniawan)