Buya Syafii: Pemerintah Jangan Ingkari Indonesia sebagai Negara Gagal

JAKARTA - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif mengungkapkan, penolakan pemerintah dan tokoh Partai Demokrat yang menempatan Indonesia di urutan ke 63 dalam daftar negara gagal oleh Fund for Peace merupakan bentuk penafikan terhadap persoalaan sosial kebangsaan.

Seharusnya, kata Buya Syafii demikian biasa disapa, pemerintah harus menerima atas hasil survei tersebut dan segera melakukan tindakan untuk memperbaikinya.

"Artinya terima saja itu dam diperbaiki saja borok yang kita ketahui, buktinya politik uang menggurita, kekerasan terhadp minoritas, kemiskinan, itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita bantah," ungkap Buya Syafii saat berbincang dengan Okezone, Minggu (24/6/2012).

Pemimpin Ma'arif Institute ini meminta pemerintah mengingkari kenyataan persoalaan sosial yang tengah menggurita Indonesia. Sebab jika demikian, pemerintah telah melakukan pengingkaran terhadap berbagai masalah, seperti politik uang, kekerasaan terhadap minoritas, kemiskinan dan lain sebagainya.
Oleh sebab itu selayaknya pemerintah mengambil tindakan nyata agar segara melakukan perbaikan terhadap masalah-masalah tersebut.

"Jangan selalu membela diri, itu sebuah pengingkaran dan kalau membela diri artinya tidak ingin mengetahui kenyataan yang terjadi, jangan hanya janji tunjukkan langkah-langkah perubahan," pungkasnya.

Sebelumnya, DPR mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara lugas dan terbuka menyikapi posisi Indonesia yang kembali memburuk dalam Daftar Indeks Negara Gagal 2012. Indonesia masuk kategori negara-negara yang dalam bahaya (in danger) menuju negara gagal.
 
Menurut dia, sikap yang terlalu bersemangat membela diri dan apologis bukan hanya akan menimbulkan sinisme publik, bahkan akan melahirkan apatisme dan kecaman-kecaman keras yang justru akan kontraproduktif.
 
"Pemerintah perlu bersikap apa adanya sehingga rakyat akan memberikan dukungan dan partisipasinya untuk bersama-sama memperbaiki keadaan. Dukungan dan partisipasi publik ini penting sekali mengingat tiga indikator untuk menyusun FSI (Failed States Index) 2012 itu sangat terkait dengan perilaku sosial budaya masyarakat, yaitu tekanan demografis, protes kelompok-kelompok minoritas di masyarakat, dan penegakan hak asasi manusia," kata Wakil Ketua MPR Hadjriyanto Y Thohari kepada Okezone melalui pesan singkatnya, Rabu 20 Juni kemarin.
 
Berdasarkan penelusuran Okezone, negara gagal memiliki beberapa atribut. Indikator umumnya adalah negara yang pemerintah pusatnya dinilai sangat lemah atau tidak efektif mengontrol negaranya, buruknya layanan publik, tingkat korupsi dan kriminalitas, jumlah populasi, dan penurunan pertumbuhan ekonomi yang tajam.
 
Tahun 2011, Indonesia menduduki posisi 64. Peringkat Indonesia turun menjadi posisi 63 di antara 177 negara di dunia.

(Rizka Diputra)