Kenapa JK Tak Diundang Rapat Century?

JAKARTA - Polemik pernyataan Antasari Azhar mengenai rapat di Istana Negara yang membahas bantuan talangan dana sebesar Rp6,7 triliun sudah dibantah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ada kejanggalan yang terjadi dalam rapat tersebut, yakni tidak diundangnya Wakil Presiden ketika itu, Jusuf Kalla.

Padahal diketahui, Kalla diberikan tugas sebagai orang yang menghandle persoalan ekonomi di negeri ini. "Keanehannya, dalam pertemuan sepenting itu wapres Jusuf Kalla tidak diundang dan tidak diberitahu. Padahal pembagian tugas di antara mereka berdua jelas. Urusan ekonomi adalah tugas wapres," kata anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo kepada okezone, Kamis (23/8/2012) malam.

Menurut Bambang, dikumpulkannya sejumlah petinggi penegak hukum dalam pertemuan tersebut asumsinya hanya dijadikan sebagai alibi dan legalitas atas langkah-langkah yang akan diambil pemerintah untuk memberikan dana talangan kepada Bank Century.

Bambang memprediksi jika Jusuf Kalla sejak rapat awal dilibatkan maka skandal Bank Century yang merupakan skandal keuangan terbesar pascareformasi tidak akan pernah terjadi. "Masih ingat, ketika JK mencak-mencak pada SMI yang baru melapor pada dirinya selaku pejabat presiden (karena SBY di AS) beberapa hari  Setelah tindakan bailout diputuskan dan dikucurkan? Lalu dia mengatakan, ini bukan penyelamatan. Ini adalah perampokan!" tegas Bambang.

Selain itu keanehan yang lainnya menurut Bambang adalah, ketika pemerintah yang memberikan dana talangan kepada Bang Century dijadikan alasan sebagai cara untuk menyelamatkan krisis yang terjadi pada tahun 2008.

"Pertanyaan sederhananya. Pertama, apakah Bank Century sebesar BCA atau sebesar Danamon? sehingga jika tdk di bailout maka Indonesia masuk krisis seperti krisis 1998. Kedua, dari Rp.6,7 triliun dana yg digelontorkan, sekitar Rp.4 triliun dialirkan dan dikuasai oleh "Nasabah", terutama nasabah besar seperti Budi. Sampoerna. Jadi yg mau disehatkan sebenarnya Bank-nya atau Nasabahnya?" tanya Bambang.

Atas dua indikasi keanehan tersebut menurut Bambang sudah sewajarnya KPK menindaklanjuti terutama rekomendasi pansus Century DPR yang memilih opsi berseberangan dengan pemerintah.

(Ahmad Dani)