Politik Transaksional Munculkan Pemimpin Korup & Karbitan

JAKARTA - Kepala daerah semakin banyak yang terjerembab karena korupsi. Pengamat politik Heri Budianto menilai, fenomena itu terjadi karena maraknya politik transaksional.

"Jadi politik itu kaya orang jualan, money politics marak. Bahkan money politics bukan hanya jual beli suara, tapi juga uang untuk menyuap level tertinggi seperti di kasus Akil Mochtar," kata Heri kepada Okezone, Sabtu (21/12/2013).

Dalam politik transaksional calon atau kandidat kepala daerah harus mengeluarkan uang banyak. Alhasil, ketika si calon terpilih karena mengeluarkan uang banyak, perilakunya cenderung koruptif.

"Karena sudah banyak keluar uang maka harus kembali. Itulah akibatnya," terangnya.

Menurutnya, kedepan sistem pemilihan kepala daerah harus diperbaiki. KPU, menurutnya, harus membatasi dana kampanye pemilihan kepala daerah.

"Sehingga kalau kalah tidak merasa uangnya sudah banyak yang keluar. Itu penting," tegasnya.

Politik transaksional, kata dia, juga tidak bisa memunculkan pemimpin yang visioner dan membawa perubahan untuk daerahnya tapi melahirkan pemimpin karbitan.

"Politik transaksional harus diakhiri. Bagaimana caranya, parpol harus tanggung jawab," ungkapnya.

Seperti diketahui, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menyita perhatian publik karena diduga menyuap Ketua MK, Akil Mochtar untuk memuluskan sengketa Pilkada Lebak, Banten.

Dia resmi ditahan penyidik KPK, Jumat, pekan lalu. Kasus itu juga menyeret adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan ke penjara. Kasus lain yang juga sedang ditelusuri KPK diduga melibatkan Atut adalah korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.

(Tri Kurniawan)