Krisis Politik Picu Pergantian Kekuasaan

PADA 2013, dunia kembali dikejutkan dengan krisis politik yang berujung kepada pergantian kepemimpinan di Mesir. Selain itu, Thailand turut dilanda krisis dengan memanasnya suhu politik di Negeri Gajah Putih tersebut.

Mesir sempat mengalami peristiwa besar saat Presiden mereka, Hosni Mubarak, secara dramatis lengser dari tampuk kepemimpinannya pada 2011. Namun pada 2013, giliran pengganti Mubarak yang dilengserkan secara paksa dari kekuasaannya.

Mohamed Morsi digadang akan membawa perubahan setelah Mesir terkoyak-koyak di bawah kekuasaan Mubarak. Nasib pria bergelar dokter ini tak jauh berbeda dengan Mubarak. Dirinya harus lengser akibat kudeta militer yang digalang Jenderal sekaligus Menteri Pertahanan Mesir Abdel Fattah El Sisi.
 
El-Sisi menyebut demo besar yang dihelat rakyat Mesir sudah cukup dijadikan alasan untuk menyingkirkan Morsi. Ditambahkan El-Sisi, kegagalan Morsi membawa ekonomi Mesir ke tingkat lebih baik juga menjadi salah satu alasan Morsi harus lengser.

Akhirnya pada 3 Juli 2013, Mohamed Morsi resmi lengser dari kursi kepresidenan. Posisi itu baru diembannya lebih dari satu tahun. Usai dilengserkan, Morsi kemudian ditahan di tempat tersembunyi, tetapi setelah itu kondisi Mesir bukan makin membaik dan Negeri Piramida itu pun makin tenggelam dalam krisis politik.

Mundurnya Morsi memicu kemarahan dari pendukungnya, Ikhwanul Muslimin. Mereka menggelar aksi duduk di depan masjid Rabba Al Adawiya. Awalnya aksi duduk ini berlangsung damai, tetapi semua berubah ketika militer Mesir melakukan aksi represif terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin.

Ratusan orang menjadi korban dalam kerusuhan yang terjadi 5 Juli 2013 tersebut. Setelah kerusuhan, Pemerintah Mesir makin menekan kelompok Ikhwanul Muslimin. Aset kelompok ini dibekukan dan sejumlah pimpinannya ditangkap.

Morsi pun tak lepas dari persidangan, dirinya dituduh menjadi otak pembunuhan ketika masih menjabat menjadi Presiden. Tuduhan lain yang diarahkan kepada Morsi antara lain, kabur dari penjara dan memicu kerusuhan yang berujung tewasnya petugas keamanan di penjara pada 2011.
 
Mulai Juli hingga November, Mesir memberlakukan status darurat di negaranya. Untuk saat ini kondisi Mesir mulai kondusif. Mereka pun berencana menggelar pemilu di 2014. Kisruh politik turut dialami Thailand. Kondisinya tak jauh dengan Mesir. Secara mengejutkan Perdana Menteri (PM) Thailand Yingluck Shinawatra dituntut mudur oleh demonstran anti-pemerintah.

Sejak memenangkan pemilu pada 2011, Yingluck dapat membawa kondisi kondusif di Thailand. Tetapi masalah mulai muncul saat Yingluck berkeinginan untuk memberikan amnesti terhadap kakaknya sekaligus mantan PM Thailand, Thaksin Shinawatra. Segera saja massa anti-Thaksin yang sekarang ini telah berubah menjadi massa anti-pemerintah melancarkan demo secara besar-besaran.

Dipimpin oleh mantan Wakil PM Suthep Thaugsuban masa anti-pemerintah yang dikenal "Kaus Kuning" ini mulai melancarkan aksinya. Dalam unjuk rasa para pendemo menuntut para Yingluck untuk mundur dari kursi PM Thailand.

"Kaus Kuning" menuding pemerintahan Yingluck hanyalah pemerintahan boneka. Mereka melihat mantan PM Thaksin-lah yang mengatur jalannya pemerintahan termasuk segala kebijakan penting berkaitan dengan ekonomi maupun politik.
 
Strategi awal yang dilancarkan para pendemo Kaus Kuning" adalah menduduki sejumlah kementerian penting. Mereka pun berhasil menduduki enam kementerian Thailand. Setelah berhasil menduduki sejumlah kementerian para pendemo menyasar kantor PM untuk mereka kuasai. Usaha berbuah pada pengumuman pelaksaan Pemilu Thailand pada 2 Februari 2014.
 
Akibat pendudukan kantor perdana menteri, membuat posisi PM Yinglcuk semakin terdesak. Tapi dalam keadaan tersebut, PM Thailand menolak menggunakan aksi kekerasan untuk meredakan para pendemo. Walau telah menolak menggunakan aksi represif, tetap saja demo besar ini menelan korban. Setidaknya lima orang dilaporkan menjadi tumbal demo besar di 2013.

Demo Thailand sempat terhenti sementara waktu ketika Raja Thailand Bhumibol Adulyadej merayakan hari ulang tahun. Dianggap sebagai pemimpin Thailand sesungguhnya rakyat Thailand menginginkan adanya pernyataan dari Raja berkaitan dengan unjuk rasa anti-pemerintahan.

Tetapi sang Raja memutuskan tidak berkomentar dan mengimbau rakyat Thailand untuk kembali mengerjakan tugasnya masing-masing. Yingluck pun memutuskan untuk membubarkan parlemen dan menghelat pemilu. Mendengar pemilu akan segera dihelat, pemimpin demo memutuskan untuk menolak ajakan pemilu. Pihak "Kaus Kuning" tetap menuntut Yingluck mundur dan dibentuk Dewan Rakyat sebagai pengampu roda pemerintahan Thailand.

Belum bisa dipastikan bagaimana kondisi Thailand di 2014. Hanya saja, setelah mendapat dukungan baik dari dalam maupun luar negeri, hampir dipastikan Thailand akan menggelar pemilu. Sementara keinginan untuk melengserkan Yingluck secara prematur, belum bisa terpenuhi setidaknya sampai pemilu berlangsung.

(Fajar Nugraha)