Tim Pembela Merah Putih Temukan 4 Kecurangan Pilpres 2014

JAKARTA - Tim Pembela Merah Putih (TPMP) pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mengaku mendapat laporan dari berbagai daerah tentang berbagai bentuk kecurangan yang telah merugikan Calon Presiden pasangan nomor urut satu itu.

"Ada laporan dari berbagai daerah, secara umum ada 4 pola dugaan kecurangan yang terjadi," ujar anggota TPMP, Hubiburokhman, Rabu (16/7/2014).

Dia pun menuturkan salah satunya, yaitu kasus dugaan politik uang yang terjadi secara terstruktur sistematis dan massif di Kabupaten Bandung, Tangerang, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Bekasi.

"Kami menemukan pembagian sembako dan alat peraga Jokowi-JK, dan di Bekasi kami menemukan kasus pembagian amplop berisi uang dan kartu petunjuk pencoblosan Jokowi-JK, kasus-kasus itu sudah secara resmi kami laporkan ke Bawaslu RI dan Panwaslu Kabupaten setempat," tuturnya.

Tak hanya itu, lanjut Habiburokhman, dugaan ketidaknetralan kepala daerah yang merugikan pasangan Prabowo-Hatta.

"Di Jawa Tengah ada surat edaran Gubernur kepada lurah, kepala desa, dan aparat desa yang isinya untuk tidak menunjukan sikap berbeda secara politik dengan haluan politik Gubernur yang jelas-jelas kader PDI Perjuangan," lanjutnya.

Dan bentuk kecurangan ketiga, kata dia, perampasan dan perampokan formulir C1 milik pasangan Prabowo-Hatta di Bima, Nusa Tenggara Barat.

"Mobil pembawa formulir C1 dirampok orang tak dikenal, dan di Garut rumah penyimpanan form C1 sempat didatangi sejumlah orang yang memaksa meminta form tersebut," tambahnya.

"Terakhir, indikasi adanya mobilisasi pemilih siluman. Di DKI Jakarta saja kami menemukan banyak pemilih non penduduk setempat yang tidak punya form A5 untuk melakukan pencoblosan di lima ribu TPS," tuturnya.

Untuk itu, Habiburokhman sangat menyesalkan pernyataan kubu Jokowi-JK yang mengatakan bila mereka kalah, maka KPU salah dan Pemilu dianggap curang.

"Kami harap apapun hasil pemilu presiden ini kedua belah pihak bisa menyikpai dengan bijaksana. Segala bentuk keluhan, protes dan ketidakpuasan harus disalurkan lewat prosedur dan koridor hukum yang berlaku," pungkasnya.

(Rizka Diputra)