Kecurangan Pemilu Ancaman Demokrasi di Indonesia
JAKARTA - Pengumuman resni ihwal siapa yang memenangi pemilihan presiden dan wakil presiden tersisa enam hari lagi. Tanggal 22 Juli menjadi hari yang paling dinantikan rakyat di mana tentunya bakal menyedot perhatian banyak pihak baik dalam maupun luar negeri.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta terus menjaga netralitas dan tidak mudah diintervensi agar pelaksanaan demokrasi bebas dari praktik kecurangan. Selain itu, KPU juga harus berkerja berdasarkan prinsip demokrasi.
"Oleh karenanya kita meminta kepada penyelengara (pemilu) bekerja untuk demokrasi. Pemilu ini merupakan bagian dari sarana. Kita minta di situ dulu, jujur dan terbuka," sebut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, Rabu (16/7/2014).
Dia bahkan mengaku optimistis pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dipastikan mampu memenangi kompetisi politik ini. Hal tersebut disimpulkannya merujuk pada data yang telah dipegang oleh tim pemenangan pasangan nomor urut dua itu.
Sementara ihwal tindakan apa yang akan dilakukan jika ada indikasi kecurangan dalam penghitungan suara, dirinya menilai jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka tentu akan mencederai demokrasi di Indonesia.
"Jika terbukti terjadi maka ke depan bakal mengancam demokrasi yang kita bangun. Kita ingin demokrasi tidak seperti zaman orde baru. KPU jangan melakukan rekayasa pemenang yang jadinya kita dan rakyat tidak memercayainya," tegas Masinton.
(Rizka Diputra)
