Nama Kemenag Diubah, Muhammadiyah Keberatan

JAKARTA- Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay menilai rencana penggantian nama kementerian agama menjadi kementerian haji, zakat dan wakaf oleh presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak perlu dan kurang tepat.

"Nama itu menimbulkan kesan persoalan agama hanya berkaitan dengan haji, zakat dan wakaf. Padahal, persoalan agama menyangkut hampir semua dimensi kehidupan, terutama bagaimana membumikan ajaran-ajaran suci agama," kata Saleh Partaonan Daulay dihubungi di Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Saleh mengatakan keberadaan kementerian agama merupakan wujud implementasi sila pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa". Kementerian Agama juga merupakan wujud pelayanan pemerintah kepada umat beragama.

Walau tidak boleh mencampuri keyakinan agama seseorang, tetapi menurut Saleh negara wajib memfasilitasi pengamalan ajaran agama yang diakui di Indonesia.

"Pembangunan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga rohani. Pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan pembangunan rohani. Kalau kedua hal itu timpang, kesejahteraan rakyat akan sulit diwujudkan," tuturnya.

Saleh menilai, Jokowi-JK tidak perlu mengganti nama kementerian agama. Selama ini, keberadaan kementerian tersebut masih dibutuhkan oleh masyarakat. Tinggal bagaimana posisi menteri agama diisi orang-orang terbaik dan berintegritas.

Postur kabinet yang diumumkan Jokowi-JK mendapat tanggapan beragam. Selain jumlah kementerian yang tetap sama dengan kabinet Indonesia Bersatu II yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, proporsi profesional nonpartai politik dan profesional kader politik juga diperdebatkan.

Isu Jokowi-JK juga akan menghapus kementerian agama dan mengganti dengan kementerian haji, zakat dan wakaf juga ditanggapi beragam. Beberapa organisasi kemasyarakatan keagamaan menolak rencana tersebut.

(Stefanus Yugo Hindarto)