"Jokowi Harus Piawai Bangun Komunikasi Politik"

JAKARTA - Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) mengharapkan Presiden Joko Widodo dan Wakilnya, Jusuf Kalla (Jokowi-JK) piawai dalam membangun komunikasi politik. Pasalnya, mayoritas kekuasaan di parlemen dikuasai partai Koalisi Merah Putih (KMP).

Sekjen PPI, Gede Pasek Suardika, mengatakan, dalam sistem presidensial secara konstitusi posisi politik presiden sangat kuat, namun DPR juga memiliki posisi dan kekuatan politik yang hebat.

"Tapi tanpa dukungan DPR, pemerintah juga bisa mengalami kerepotan. Kalau hanya bertahan untuk tidak dijatuhkan, pemerintah Jokowi-JK tidak akan mengalami kesukaran. Tetapi untuk stabil, efektif dan produktif alias sukses, peta politik di Senayan sekarang belum kondusif," katanya saat jumpa pers di Resto Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10/2014).

Menurut Pasek, saat ini kekuatan KMP untuk mengontrol mayoritas suara parlemen bisa menghambat pemerintahan Jokowi-JK. Sebab itu, Jokowi-JK harus mengantisipasi realitas politik sejak dini agar tidak melahirkan pemerintahan yang ringkih.

"Kalau pemerintahan ringkih, tidak didukung, atau malah diganggu, maka yang akan menjadi korban rakyat. Keadaan ini jangan dianggap enteng, karena bisa berpotensi menjadi mimpi buruk. Rakyat semua bercita-cita untuk bermimpi indah. Sudah terlalu lama mimpi-mimpi buruk menghantui Indonesia," tegasnya.

Kata dia, Jokowi-JK harus bisa menjalin komunikasi politik yang lebih canggih dan daya rangkul yang makin cekatan. Meski ada dukungan dari ekstraparlementer, seperti relawan, LSM, hingga KPK yang berbuah positif tapi tidak sepenuhnya menjawab tantangan parlemen.

"Kita membutuhkan kehidupan politik yang tertib dalam ruang-ruang formil yang telah tersedia, bukan kehidupan politik yang ingar bingar, mendorong akumulasi massa, dan tekanan ekstra parlemen. Itulah syarat utama dan ruang kondusif yang diperlukan pemerintah agar bisa memelopori semboyannya sendiri, yakni bekerja, bekerja, dan bekerja," paparnya.

PPI kata dia, menaruh harapan besar kepada pemerintah Jokowi-JK dalam berbagai aspek. Dalam bidang kebudayaan Jokowi-JK diharapkan bisa memperkuat kebudayaan dengan kebijakan-kebijakan yang dinaungi semangat gerakan memperkuat kenusantaraan dan merawat Bhineka Tunggal Ika. Hal ini harus tercermin dalam politik hukum, politik anggaran, dan politik kebijakan-kebijakan lainnya.

"Pluralisme adalah sebuah takdir yang harus ditempuh oleh bangsa yang majemuk ini," tuturnya.

Lanjut dia, di bidang ekonomi, rencana Jokowi-JK fokus di bidang kemaritiman juga harus diperkuat dan dikukuhkan dalam perombakan kabinet dengan penunjukkan manteri koordinator, mengingat lautan merupakan potensi ekonomi yang demikian besar yang hingga kini belum mendapatkan perhatian optimal.

"Penunjukkan menteri koordinator dalam bidang kelautan (maritim) sekurang-kurangnya menjamin kebijakan kemaritiman dapat terintegritasi yang menjadikan potensi ekonominya yang besar dapat dipetakan dan selanjutnya dieksploitasi semaksimal mungkin demi kesejahteraan negara dan masyarakat," tutupnya.

(Misbahol Munir)