Rini Soemarno Jadi Bola Panas Kabinet Jokowi

JAKARTA - Menteri BUMN Rini Soemarno, diminta menjelaskan kepada publik terkait serangkaian kasus hukum yang diduga membelitnya.

Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Situ Zuhro mengatakan, Rini mengklarifikasi tudingan-tudingan miring tersebut sebelum menjadi bola panas pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 

"Nah sekarang muncul dipublik yang menyoal ke Rini Soemarno, menurut saya minimal ditanggapi oleh yang bersangkutan," ujar wanita yang ajrab disaa Wiwik kepada Okezone di Jakarta, Rabu (29/10/2014).

"Kalau tidak paling tidak juga oleh langsung Presiden atau Juru Bicara Presiden, kalau memang ada juru bicaranya," tambahnya.

Hal ini perlu dilakukan oleh Jokowi atapun Rini sebelum menjadi preseden buruk terhadap kabinet yang baru seumur jagung tersebut. Sebab, seluruh publik mengawasi lantaran mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut pernah mengungkapkan, kabinetnya tersebut akan diisi oleh orang-orang yang bersih.

"Karenanya ini perlu dilakukan agar tidak menjadi politik panjang, dan ini akan mengstima atau mendeskriditkan pemerintahan Jokowi yang katanya tidak mengenal kompromi kapada sosok yang mempunya kasus," tegasnya.

Sekadar informasi, Rini sendiri telah resmi menjadi Menteri Badan Usama Milik Negara (BUMN). Rini juga diduga memiliki rapor merah atas hasil audit yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, Rini disebut-sebut terkait dalam kasus pemberian surat keterangan lunas (SKL) BLBI dan kasus pembelian pesawat tempur Sukhoi.

Dalam skandal pembelian Sukhoi, Rini ditengarai memiliki peran sentral. Indonesia membeli empat unit pesawat Sukhoi dan dua unit helicopter Mi-35 dari Rusia dengan cara imbal beli dengan hasil penjualan komoditas pertanian Indonesia yang memiliki harga jual baik.

Dalam pembelian tersebut, Rini, berdasarkan instruksi Megawati, memerintahkan Kepala Badan Urusan Logistik Widjanarko Puspoyo untuk melakukan pembelian tersebut tanpa melibatkan Komisi I DPR. Bulog yang seharusnya menjaga stabilitas harga pangan malah melakukan transaksi senilai USD193 juta di luar tugasnya.

 

Hal ini dikecam oleh banyak pihak. Pada akhirnya, kasus Sukhoi diselesaikan secara politik. DPR memaafkan pemerintah yang dianggap salah prosedur.‬

Dalam kasus BLBI, Rini dipanggil oleh KPK sebagai saksi karena sebagai menteri dianggap mengetahui proses pemberian Surat Keterangan Lunas. KPK tengah menyelidiki indikasi adanya tindak pidana korupsi karena menduga bahwa SKL tetap diberikan walau beberapa obligor BLBI tidak melakukan kewajibannya. Beberapa menteri di masa Presiden Megawati lainnya juga dipanggil untuk memberikan keterangan kepada KPK.(fid)