"Ada yang Ingin Partai Islam Pecah"

Diketahui, hasil Muktamar Surabaya menetapkan kepengurusan PPP dibawah kepemimpinan Romahurmuziy selaku Ketua Umum. Namun, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan PPP Djan Fardiz tertanggal 6 November 2014 melalui surat keputusan Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT.

Dalam putusannya itu PTUN memerintahkan kepada kubu Romy untuk menunda pelaksanaan SK Menkum HAM RI Nomor M.HH 07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28/10/14 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, sampai dengan putusan dalam perkara memperoleh kekuatan hukum tetap. (rif)