DEPOK - Pascapemberlakukan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai menggulirkan wacana pengajuan hak interpelasi.
Donni menyebut bahwa Jokowi saat ini sedang berjudi. Jika ia berhasil menyejahterakan rakyat dengan mengalihkan subsidi BBM, maka Jokowi akan menang dan kembali populer.
“Tetapi dalam politik apa yang dilakukan Jokowi seperti berjudi. PDIP pasti akan mendukung pemerintah. Jika Jokowi berhasil mengalihkan subsidi dalan program yang ia janjikan seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan ini berjalan baik, maka popularitas Jokowi kembali melejit," ungkap Donni di Depok.
Terkait interpelasi, menurut Donni dalam kesepakatan dua kubu baru - baru ini telah menghapus klausul pasal hak mengajukan pendapat. sehingga, kata Donni, semestinya DPR mematuhi hal itu dan tak dapat mengajukan hak interpelasi.
"Interpelasi kan sudah direvisi, sudah disepakati mengajukan pendapat itu sudah dicabut. Bahwa kita kan sistem presidensial bukan parlementer sehingga mengacu hal tersebut tak lazim dan tak bisa DPR menjatuhkan presiden," tegasnya.
Sistem parlementer, kata Donni, bisa saja dilakukan berupa impeachment terhadap presiden. Jika pun DPR akan memanggil presiden, tak etis untuk dilakukan.
"KMP harus mematuhi UU MD3, kalau mau memanggil presiden saya kira tak etis. Cukup setingkat menteri misalnya. Kalau presiden maka implikasi politiknya akan besar," paparnya.(sna)
(Susi Fatimah)