JAKARTA - Partai Demokrat menyatakan sikap tidak menandatangani hak interpelasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sekretaris Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto, mengatakan fraksinya hanya akan mengunakan hak bertanya di komisi dan tidak menggunakan hak interpelasi.
"Karena, dari awal kita sudah minta penjelasan kepada Jokowi," ujar Didik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).
Anggota Komisi III itu menambahkan, internal fraksinya meminta hak bertanya bukan atas kenaikan bahan bakar minyak (BBM) melainkan untuk meminta penjelasan dari program-program Jokowi yang dinilai belum dijelaskan secara rinci.