Banyak Anggota Dewan Makan Gaji Buta

YOGYAKARTA - Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta menegaskan, perseteruan di parlemen antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih dinilai sangat merugikan penegakan hukum di negeri ini, khususnya agenda pemberantasan korupsi.

Pasalnya, seleksi pimpinan KPK penerus Busyro Muqqodas harus tertunda. Pembahasan legislasi sektor penegakan hukum menjadi molor, karena parlemen tidak dapat menjalankan tugasnya, salah satunya menyeleksi calon pimpinan KPK.

"Akhiri perseteruan politik di parlemen antara KIH dan KMP, kedua-duanya harus bubar karena merugikan penegakan hukum, rakyat, dan negara," kata Hifdzil Alim, Peneliti Pukat FH UGM Yogyakarta dalam keterangan pers 'Menyikapi Pemerintah Jokowi-JK terkait Kinerja Pemberantasan Korupsi', Senin (8/12/2014).

Dengan dibubarkannya KIH dan KPM, kata dia, segera fokus menjalankan tugas dan kewenangan di parlemen, sebab jika kedua 'Koalisi' itu masih sama-sama ngotot, justru tidak terlihat inisiatif perbaikan partai politik yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pria yang akrab disapa Boy itu mengaku, banyak yang menganggap anggota dewan sekarang hanya makan gaji buta. Mereka tidak melaksanan tugas dan kewenangan, tapi tetap mendapat gaji.

"Kalau anggota dewan buta bisa diperiksa kesehatannya, tapi kalau kantong buta itu yang menjadi persoalan, meskinya malu menerima gaji buta," sindirnya.