Harga BBM Turun Bukti Analisa Tim Jokowi Tak Tepat

JAKARTA - Kebijakan Jokowi menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi membuktikan bahwa masukan-masukan dari tim ekonomi ke presiden beberapa waktu lalu, kurang disertai pertimbangan matang.

“Kebijakan baru ini seakan membenarkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan sebelumnya (menaikkan harga BBM) tidak disertai dengan analisa yang matang. Ini menunjukkan bahwa tim ekonomi di Kabinet Kerja telah memberikan masukan yang lemah dari sisi kajian kepada presiden Jokowi,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar M. Misbakhun.

Terlepas dari kurang tepatnya pertimbangan yang diberikan kepada Presiden sehingga kebijakan kenaikan harga BBM akhirnya diambil, Misbakhun tetap mengapresiasi langkah Jokowi melakukan koreksi kebijakan.

“Saya sangat menghargai dan mendukung kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi karena alasan harga minyak dunia yang punya kecenderungan terus menerus turun,” cetusnya.

Dia menjelaskan, poin utama yang menjadi bahan diskusi saat DPR mengajukan Hak Interpelasi waktu itu adalah kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi saat harga minyak dunia mengalami penurunan, tidak tepat.

Dalam kaitan ini Misbakhun meyakini bahwa usulan pengajuan Hak Interpelasi oleh anggota DPR yang sudah ditandatangani lebih dari 240-an anggota, turut menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menurunkan harga BBM saat ini.

“Saya selaku inisiator Hak Interpelasi kenaikan BBM, paling tidak telah berhasil mengingatkan tim ekonomi presiden di Kabinet Kerja untuk lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan yang mempunyai dampak bagi hajat hidup orang banyak,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, mulai pukul 00.00 WIB nanti malam, harga BBM bersubsidi mengalami penurunan. Harga Premium menjadi Rp7.600 per liter dari harga sebelumnya Rp8.500 per liter. Sementara harga Solar menjadi Rp7.250 per liter dari harga sebelumnya Rp7.500 per liter. Sedangkan harga minyak tanah tetap dibanderol Rp2.500 per liter.