Pemecatan Ketua PPP Karanganyar Tunggu Berkas P21

Masruhan mengatakan, pihaknya telah menawarkan bantuan hukum kepada kadernya yang terjerat kasus itu, namun, tawaran tersebut ditolak oleh Romdhloni. Padahal, bantuan hukum yang diberikan ini bentuk perhatian partai dalam mengawal proses penegakan hukum.

"Tim bantuan hukum PPP telah mendatangi Romdhloni. Secara organisasi kami wajib memberikan perlindungan hukum kepada kader kami yang tengah bermasalah dengan hukum. Namun, bantuan yang kami tawarkan telah di tolak oleh Romdhloni, ya sudah. Yang penting kami secara organisasi kami telah menawarkannya," jelasnya.

Masruhan mengaku tak mempersoalkan penolakan Romdhloni, pasalnya itu juga merupakan hak kader untuk menerima atau menolak. Pihaknya hanya berharap agar kasus ini segera disidangkan. Bila dalam persidangan nanti, Romdhloni dinyatakan bersalah dan mengajukan banding hingga ke tingkat kasasi sekalipun, maka kadernya tersebut tak bisa lagi menduduki jabatan sebagai ketua partai maupun anggota DPRD.

Pencopotan jabatan sekaligus pergantian antar waktu (PAW) baru dilakukan setelah adanya keputusan resmi dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. "Jadi kami minta pihak DPRD jangan buru-buru mendesak kami untuk segera mengganti keanggotaan dari partai kami. Begitu kader kami disidangkan, ketua sementara kami tunjuk. Begitu ada keputusan resmi kader kami bersalah langsung kami copot. Sekalipun kader itu mengajukan banding atau kasasi, tidak akan kami gubris.Karena yang kami pegang, putusan pengadilan yang pertama yang dikeluarkan," pungkasnya.(rif)

(Stefanus Yugo Hindarto)