"Adanya aturan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar para menteri tidak boleh menjadi pejabat teras di partai politik membuat Puan tidak boleh menjabat sebagai Sekjen PDIP. Jika dilanggar berarti ada pengecualian, dan itu membuat Jokowi seperti ayam sayur atau petugas partai," papar Ikrar.
Sihingga, sambung Ikrar, sesuai hasil riset Poltracking Indonesia, dirinya menyarankan agar posisi Sekjend tidak lagi dijabat oleh Hasto ataupun trah Soekarno agar menanggalkan anggapan adanya kerajaan disebuah partai politik.
"Negara kita Nergara Republik, realitas publik belum tentu menjadi realitas politik di PDIP, sehingga belum ada tokoh yang muncul untuk melawan Megawati, posisi Sekjen sebagai orang no dua di partai supaya dicermati agar tidak terjadi gontok-gontokkan nantinya," simpulnya.
(Misbahol Munir)