JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan hasil survei mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan tidak menjadi faktor penting bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merombak para menteri Kabinet Kerja. Perombakan kabinet hanya berasal dari kebijakan pemerintah.
"Reshuffle tidak reshuffle itu tidak bergantung survei, tetapi kebutuhan dan masalah pemerintah sendiri," kata JK di kantornya, Jakarta, Senin (20/4/2015).
JK mengungkapkan, tidak hanya dari lembaga survei, saat ini pun Presiden Jokowi selalu melakukan penilaian terhadap seluruh jajarannya.
"Kalau semua bergantung survei, negeri ini jadi survei pula," tambahnya.
JK mengatakan, pemerintah di bawah komando Presiden Jokowi bahkan tidak memiliki niat untuk melakukan reshuffle jajaran menterinya.
"Ya, tentu Presiden sendiri akan menilai jalannya pemerintahan sendiri. Tanya reshuffle lagi, kamu mau jadi menteri? " jawab JK ketika ditanya wartawan.
Sebagimana diketahui, survei Poltracking menunjukkan dalam enam bulan pertama sebanyak 42,7 persen publik masih kurang puas dengan hasil kerja Jokowi-JK, khususnya di bidang ekonomi. Adapun 12,9 persen yang menyatakan tidak puas, dan hanya 32,1 persen yang menyatakan cukup puas, serta hanya 3,5 persen yang menyatakan sangat puas.
(Muhammad Sabarudin Rachmat (Okezone))