Proyek Bandara Kulonprogo Gusur 11.501 Jiwa, Massa Blokir Malioboro

YOGYAKARTA – Ratusan massa mengelar aksi demo menolak rencana pemerintah daerah setempat membangun proyek Bandara Kulonprogo, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. Mereka melakukan aksi di Jalan Malioboro hingga menyebabkan kemacetan karena seluruh badan jalan dipenuhi massa.

Alasan mereka menolak pembangunan Bandara Kulonprogo karena pemerintah Kulonprogo akan mengusur rumah warga sebanyak 2.875 kepala keluarga atau sekira 11.501 jiwa.

Puluhan ibu-ibu berada di barisan paling depan. Mereka menutup mulut sebagai tanda tak ingin banyak bicara, tapi realistis menolak pembangunan bandara.

Tangan bergandengan membentang hingga seluruh badan Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, terpenuhi. Barisan di belakang terdapat ratusan bapak-bapak serta kalangan aktivis dari berbagai kampus. Mereka memblokir sepanjang Malioboro.

Barisan di depan membentangkan spanduk besar bertuliskan ‘Gerokan Solidaritas Tolak Bandara (Gestob), Selamatkan Bumi Yogyakarta, Cabut IPL Bandara Kulonprogo’.

Mereka juga membentangkan beragam kertas merah berisi kritik pada pemerintah, di antaranya berbunyi ‘Pembangunan untuk Rakyat, Rakyat Yang Mana’, hingga beragam lainnya.

“Kita tetap suarakan untuk melakukan penolakan pembangunan Bandara di Kulonprogo,” kata Kelik Martono, koordinator massa pada wartawan di Yogyakarta, Rabu (22/4/2015).

Proyek pembangunan Bandara Internasional di Kulonprogo merupakan bagian dari megaproyek Pemerintah Kulonprogo. Izin Penetapan Lokasi (IPL) sudah diterbitkan melalui Surat Keputusan Gubernur DIY yang ditekan Sri Sultan Hamengkubuwono X tertanggal 31 Maret 2015 dengan nomor 68/KEP/2015.

Dengan keluarkan IPL itu menandakan proses pembebasan lahan segera dilakukan seperti di Desa Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, Kebonrejo, dan Temon Kulon. Dalam pembebasan lahan itu akan mengusur 2.875 kepala keluarga atau sekira 11.501 jiwa.

Tak hanya melenyapkan pemukiman warga, pembangunan itu juga akan ‘membunuh’ mata pencaharian warga sebagai petani yang menggarap sawah. Lokasi itu juga terdapat banyak sekolah, tempat ibadah, cagar budaya, hingga hunian warga.

“Kami ingin IPL Gubernur DIY dicabut,” jelasnya.

Pantauan di lapangan, meski aksi demo memenuhi banda Jalan Malioboro, tapi tetap berlangsung tertib. Petugas kepolisian mengalihkan jalur yang melintas untuk melewati sisi kanan badan jalan Malioboro yang notabene sebagai jalan untuk kereta kuda dan becak.