Masa Sidang Singkat, Target Prolegnas Gagal Tercapai

JAKARTA - Setidaknya dalam masa sidang III Tahun 2014-2015, DPR hanya menghasilkan satu produk Undang-Undang (UU), yakni tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Padahal, target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 ini DPR harus menyelesaikan 37 Undang-Undang.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Firman Soebagyo mengatakan, kendala yang dihadapi saat ini adalah kesibukan dari pemrintahan Joko Widodo (Jokowi). Karena banyak agenda-agenda negara yang selalu berbenturan dengan penyelesaian 37 Undang-Undang tersebut.

"Pemerintah juga ada banyak agenda kegiatan kenegaraan. Oleh karenanya Pemerintah setelah KAA ini pemerintah sudah menyiapkan berbagai rancangannya," ujar Firman kepada Okezone di Jakarta, Jumat (24/4/2015).

Anggota Komisi IV DPR tersebut menambahkan, selain kesibukan dari pemerintah, masa sidang kali ini juga teramat pendek.

Akibatnya dalam masa sidang saat ini baru hanya satu yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang. Teranyar, Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juga sudah disahkan menjadi Undang-Undang.

"Kita juga masa sidang ini pendek, ini sangat mempengaruhi rancangan Undang-Undang di DPR," ungkapnya.

Setidaknya, kata dia, dalam masa sidang ini DPR hanya mengesahkan dua Perppu menjadi Undang-Undang, dan masih ada 35 dari 37 Perppu yang belum disahkan menjadi Undang-Undang.

Dalam rapat paripurna yang dilaksanakan malam ini juga sekaligus akan ada penutupan masa sidang III DPR 2014-2015. Setelah itu DPR akan reses mulai dari tanggal 25 April hingga 17 Mei 2015.

Berikut ini, Ke-37 RUU prioritas yang masuk Prolegnas 2015

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia

3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

4. RUU tentang Wawasan Nusantara PPUU

5. RUU tentang Pertanahan

6. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

7. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang

8. RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

9. RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

10. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

11. RUU tentang Merek

12. RUU tentang Paten

13. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

14. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

15. RUU tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan)

16. RUU tentang Jasa Konstruksi

17. RUU tentang Arsitek

18. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat

19. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

20. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

21. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol

22. RUU tentang Pertembakauan

23. RUU tentang Kewirausahaan Nasional

24. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

25. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

26. RUU tentang Penyandang Disabilitas

27. RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah

28. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

29. RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan

30. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

31. RUU tentang Sistem Perbukuan

32. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

33. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

34. RUU tentang Penjaminan

35. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)

36. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

37. RUU tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan