Eksekusi Mati Serge Areski Dinilai Diskriminasi

JAKARTA – Nancy Yuliana, kuasa hukum terpidana mati kasus narkoba Sergei Arezski Atloui mengakui adanya diskriminasi terhadap vonis dan eksekusi mati terhadap kliennya. Namun demikian, Pemerintah Prancis tidak pernah melakukan penekanan terhadap Pemerintah Indonesia terkait penundaan hukuman mati Serge Areski.

Menurutnya, proses hukum di Indonesia harus memperlakukan semua orang secara adil di mata hukum, termasuk bagi Serge. Pemerintah Prancis hanya mengiginkan agar warga negaranya tidak diperlakukan berbeda dengan warga Indonesia yang juga terlibat kasus narkoba.

“Soal keputusan hukum mati terhadap warganya, Pemerintah Prancis hanya meminta jangan melakukan diskriminasi,” ujar Nancy dihubungi Okezone, Selasa (28/4/2015).

Terkait adanya tekanan terhadap Pemerintah Indonesia Nancy menuturkan, Pemerintah Prancis tidak pernah melakukan penekanan soal hal tersebut.

“Itu tidak benar bahwa Pemerintah Prancis melakukan penekanan soal kasus Serge. Proses hukum yang adil terhadap warganya yang diinginkan Pemerintah Prancis, itu saja,” kata Nancy.

Nancy mengatakan, langkah Pemerintah Indonesia untuk menunda eksekusi mati tersebut karena Serge sedang dalam proses mengajukan perlawanan terhadap keputusan presiden (Keppres) soal grasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara di saat-saat terakhir.

“Kita tentu saja berharap permohonan diajukan ke PTUN diterima,” ujarnya.

Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan, terdapat upaya diplomasi dilakukan Pemerintah Prancis guna membatalkan eksekusi hukuman terhadap Serge.

"Sangat, sangat, sangat (ada upaya lobi). Ya negara-negara yang warganya dipidana mati pasti akan sangat melakukan pendekatan ke pemerintah, tapi itu tidak akan mempengaruhi kedaulatan bangsa," ungkap Prasetyo, kemarin.