JAKARTA – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), konsisten soal sikap menolak eksekusi mati para terpidana narkoba.
Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo sudah membeberkan, bahwa sembilan terpidana mati kasus narkoba, di mana delapan di antaranya warga negara asing (WNA) dan satu warga negara Indonesia (WNI), akan dieksekusi di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2015) lewat tengah malam.
Selain mengecam eksekusi mati tersebut, KontraS lewat koordinatornya, Haris Azhar, mengkritik tata cara yang dilakukan pada saat eksekusi mati.
Menurutnya, pelaksanaan pidana cabut nyawa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Human Mati, menegaskan pasal 11 KUHAP.