JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan, perombakan kabinet (reshuffle) bakal dilakukan. Ia mengatakan, siapa pun yang diangkat Presiden Joko Widodo (Jokowi), bisa diganti.
Menyikapi hal itu, Pengamat politik AS Hikam menilai, pernyataan JK merupakan bentuk intervensi terhadap Jokowi. Sebab, reshuffle adalah hak preogratif presiden. Sehingga, semestinya yang memberikan pernyataan adalah Jokowi, bukan JK.
“Reshuffle kan hak pregoratif presiden. Kenapa JK yang yang ngomong,” ujarnya kepada Okezone, Jumat (8/5/2015).
Sejauh ini, Jokowi belum membicarakan reshuffle dengan menteri-menteri dalam Kabinet Kerja. Ia bahkan irit bicara ketika ditanya wartawan seputar perombakan kabinet. Hanya saja, jika JK terus mengeluarkan statemen, itu akan membuat Jokowi terpaksa bereaksi.
“JK itu kalau ngomong terus soal reshuffle, itu akan membuat Jokowi berekasi. Jelas saja, stateman JK akan diulas media. Nah, itu akan membuat JK harus memberikan penjelasan kepada media,” ucap AS Hikam.
JK sendiri belum mengumumkan waktu reshuffle. Namun, ia juga mengatakan reshuffle diperlukan guna meningkatkan kinerja pemerintahan. Reshuffle tersebut bisa saja tidak hanya menyasar menteri. Namun, juga menyasar semua pejabat yang diangkat langsung Presiden.
AS Hikam mengatakan, secara prosedural, Jokowi punya wewenang mencopot bawahannya dalam kabinet. Bahkan, JK juga bisa terkena reshuffle.
(Abu Sahma Pane)