Pimpinan DPR Protes soal Jokowi Izinkan Jurnalis Asing ke Papua

Hal-hal yang bisa dipolitisasi tersebut, lanjutnya, adalah soal kemiskinan, keterbelakangan hidup dan latar belakang marjinal masyarat di Papua.

"Menurut saya sebaiknya dipertimbangkan kembali karena jangan isu Papua yang sudah sangat sensitif, lantas kalau tidak ada filter, tentu akan mudah dipolitisasi," kata pria yang disapa Takur itu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2015).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu tak mau kebebasan tersebut mengganggu wacana otonomi khusus (otsus) yang sudah digagas sejak tahun 2004 silam.

"Kita mendukung penuh kemajuan Papua itu. Tinggal kita memajukan pembangunan SDM seutuhnya dan seluruhnya. Artinya pendidikan dan sekolah di Papua harus dipersiapkan terlebih dulu, pendidikan sosial ditingkatkan," beber Takur.