JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kado istimewa bagi para jurnalis asing beberapa waktu lalu, dengan dibebaskannya mereka meliput di tanah Papua yang sudah jadi bagian paling timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Namun banyak juga yang tak sependapat dengan kebijakan Jokowi tersebut, kususnya bagi DPR. Karena legislatif menganggap bahwa dengan dibukanya media asing untuk meliput, akan bisa mengancam kemanan dan kedaulan di Indonesia, di mana akan ada oknum yang sengaja memata-matai kondisi di Papua.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kemanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, kebijakan baru yang dilakukan oleh Jokowi merupakan langkah strategis, lantaran pihak Internasional akan menyoroti kondisi kebebasan pers yang ada di Indonesia.
"Merupakan kebijakan strategis, pernyataan Presiden Jokowi akan membuka citra positif di internasional, karena selama ini Papua dibilang tidak aman, dan ingin melepaskan diri dari Indonesia. Dan akhirnya bahwa kenyataanya, di Papua tidak seperti itu," ujar Menteri Tedjo, Selasa (26/5/2015).
Dengan dibebaskannya wartawan asing untuk meliput, diharapkan Menteri Tedjo tak ada lagi berita yang selalu mendiskreditkan bumi cendrawasih tersebut, di mana meski pun Papua kaya sumber daya mineral (SDM), namun kondisinya masyarakat Papua tidak sejahtera.
"Banyak yang bilang (Provinsi) Papua dan Papua Barat kondisi masyarakatnya sangat miskin, padahal tidak seperti itu, dan kesmiskinan dan kesenjangan ini akan kita hilangkan," katanya.
(Randy Wirayudha)