Butuh Sikap Kenegarawan Agar Pilkada Serentak Terlaksana

Lebih lanjut Bambang mengatakan, Pilkada 269 daerah serentak bukan hal yang mudah untuk diselenggarakan. Menurutnya, perlu kebersamaan yang kokoh antara Eksekutif dan Legislatif, demi mensukseskan Pilkada serentak yang sudah di ujung mata.

"Indonesia masih dalam tahapan pendewasaan pada pelaksanaan Demokrasi. Kesiapan KPU serta kesiapan Daerah sangat dibutuhkan, demi terlaksananya pemilihan yang kredibel," tegasnya.

Bahkan, lanjut politikus Partai Gerindra ini, sampai saat ini juga masih ada delapan daerah yang belum mentuntaskan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yakni, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kota Surakarta, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, serta Kabupaten Raja Ampat.

"Oleh karena itu, komisi II DPR RI mendesak Mendagri agar turut mendesak Pemerintah Daerah tersebut supaya secepatnya menandatangani HPHD paling lambat tanggal 3 Juni 2015 ini. Agar tidak mengganggu tahapan Pilkada," terang Bambang

"Serta Komisi II DPR RI juga mendesak BPK RI untuk segera mengudit KPU RI agar terjadi transparansi dan efesiensi penyelenggaraan pemilu yang selama ini terkesan mahal," sambungnya.