KPK: Dana Desa Rawan Dikorupsi!

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian terhadap pengelolaan dan alokasi dana desa untuk tahun anggaran 2015. Melalui kajian itu, lembaga antirasuah menilai ada potensi korupsi jika pengawasan pengalokasian dana desa tidak efektif.

"Kalau pengawasan itu tidak efekti maka bisa timbul korupsi, ketemu lah kita untuk cari solusi dalam bentuk action plan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Johan Budi di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (12/6/2015) malam.

Menurut Johan, salah satu temuan dari pihak KPK yang mengemuka dalam penggelontoran dana desa sebesar Rp20,7 triliun dalam tiga tahap ini adalah dibidang pengawasan. Pasalnya, tambah dia setiap desa masih belum membuat sistem yang terintegrasi.

"Yaitu pengelolaan dana keuangan daerah oleh inspektorat bisa kruang efektif karena sistem belum terbentuk. Kemudian bagaimana kalau ada pengaduan masarakat, salurannya kemana? Itu mau kita selesaikan," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Mardiasmo menambahkan, pihaknya telah menerima hasil kajian yang telah dilakukan KPK terkait pengelolaan dan alokasi dana desa. Menurut dia, pemerintah sangat mengapresiasi langkah dari KPK dalam melakukan kajian ini.

"Pemerintah apresiasi kepada KPK yang telah berikan maping kondisi riil di lapangan dan potensi permasalahan, apabila kalau tidak ada antisipasi," ungkapnya.

Mardiasmo menjelaskan, bahwa hingga saat ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah berhasil mengalokasikan 35 persen dari 40 persen dana desa sebesar Rp20,7 triliun pada tahap pertama ini.

"40 persen pertama sudah terealisir 35 persen, jadi kurang lima persen itu karena bupati belum buat aturan alokasi per desanya. Kami sudah menunggu surat dan kami minta bantu ingatkan bupati tersebut," tukasnya.