KPK: Dana Desa Rawan Dikorupsi!

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian terhadap pengelolaan dan alokasi dana desa untuk tahun anggaran 2015. Melalui kajian itu, lembaga antirasuah menilai ada potensi korupsi jika pengawasan pengalokasian dana desa tidak efektif.

"Kalau pengawasan itu tidak efekti maka bisa timbul korupsi, ketemu lah kita untuk cari solusi dalam bentuk action plan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Johan Budi di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (12/6/2015) malam.

Menurut Johan, salah satu temuan dari pihak KPK yang mengemuka dalam penggelontoran dana desa sebesar Rp20,7 triliun dalam tiga tahap ini adalah dibidang pengawasan. Pasalnya, tambah dia setiap desa masih belum membuat sistem yang terintegrasi.

"Yaitu pengelolaan dana keuangan daerah oleh inspektorat bisa kruang efektif karena sistem belum terbentuk. Kemudian bagaimana kalau ada pengaduan masarakat, salurannya kemana? Itu mau kita selesaikan," ungkapnya.